JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, menyoroti efisiensi anggaran dalam program sertifikasi halal yang tetap mampu mencapai target yang dicanangkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Jika efisiensi bisa dilakukan tanpa mengurangi capaian, ia menilai seharusnya langkah tersebut diterapkan sejak awal.
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan) itu pun menyoroti, konsep kolaborasi kemitraan dalam sertifikasi halal, terutama dengan Kementerian Pertanian.
Ia meminta kejelasan mengenai teknis pelaksanaan kerja sama tersebut, khususnya dalam sertifikasi rumah potong hewan dan unggas.
Terkait digitalisasi layanan sertifikasi halal, Sri Wulan menekankan bahwa tidak semua pelaku UMKM memiliki akses atau pemahaman teknologi yang cukup.
Sri Wulan mempertanyakan bagaimana sosialisasi akan dilakukan dan apakah pendampingan akan ditambah, yang tentunya berdampak pada anggaran.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti rencana penerapan sanksi bagi produk yang belum bersertifikasi halal. Menurutnya, kebijakan itu harus dipertimbangkan dengan matang, terutama bagi pelaku usaha kecil yang masih mengalami kebingungan dalam penerapan aturan.
Di sisi lain, ia juga menyinggung pengurangan anggaran untuk layanan sosialisasi sertifikasi halal. Ia mempertanyakan langkah antisipasi agar masyarakat tetap mendapat pemahaman yang cukup terkait regulasi tersebut.
