Makassar- Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Gerindra, Budi Hastuti, menyoroti secara khusus dua persoalan yang masih membayangi kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput ketimpangan distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) dan kerumitan dalam proses pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta BPJS Kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Budi Hastuti, setelan menerima keluhan dari warga Dg Tata Lama, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate.
Menurut Budi, hingga saat ini masih banyak warga di Kecamatan Tamalate, khususnya Kelurahan Mangasa, yang belum terjangkau oleh bantuan pangan bersubsidi meski secara ekonomi sangat membutuhkan.
Ia menyebut, penyaluran raskin seharusnya mengedepankan akurasi data dan asas keadilan sosial agar tidak terjadi ketimpangan antarwarga dalam satu lingkungan yang sama.
“Banyak warga miskin yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar sebagai penerima raskin. Ini menunjukkan ada yang keliru dalam proses pendataan atau distribusi di lapangan,” ujar Budi, Senin (23/06).
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial agar tidak hanya tepat sasaran secara administratif, tetapi juga tepat guna secara sosial.
