Makassar – Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar menyampaikan sejumlah catatan penting terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2025–2029. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Makassar yang digelar Kamis, 12 Juni 2025 di ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar Jalan AP Pettarani Makassar.
Juru Bicara Fraksi Mulia, Ray Suryadi Arsyad, menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus selaras dengan visi-misi kepala daerah serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Makassar. Menurutnya, RPJMD bukan sekadar dokumen formal, tetapi harus mampu menjadi pedoman nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD harus mencerminkan kebutuhan riil warga, bukan hanya memenuhi kewajiban administratif. Harus ada keterpaduan antara visi misi kepala daerah dengan program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” ujar Ray Suryadi.
Fraksi Mulia mengapresiasi tujuh strategi utama yang diusung dalam rancangan tersebut, karena telah memuat visi menjadikan Makassar kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Namun, Fraksi Mulia meminta agar program-program tersebut dilaksanakan dengan efektif dan efisien, memanfaatkan potensi lokal, inovasi, serta daya saing daerah.
Salah satu sorotan penting Fraksi Mulia adalah terkait misi peningkatan daya saing ekonomi daerah serta penciptaan lapangan kerja. Menurut mereka, ini merupakan kebutuhan prioritas masyarakat yang harus diwujudkan secara konkret dalam program-program pembangunan.
“Legalitas dalam bentuk Perda sangat diperlukan agar pelaksanaan misi ekonomi dan lapangan kerja dapat berjalan optimal, efektif, dan berkelanjutan. Evaluasi rutin juga wajib dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan dampak program tersebut,” tambahnya.
Selain aspek ekonomi, Fraksi Mulia juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang harus selaras dengan penciptaan lapangan kerja. Mereka mengingatkan agar pemerintah kota memberikan perhatian terhadap peningkatan keterampilan, pendidikan, serta kapasitas tenaga kerja lokal.
Lebih lanjut, Ray Suryadi mengingatkan pentingnya tata kelola pembangunan infrastruktur yang mendukung wilayah pinggiran, serta penanganan masalah mendasar seperti banjir dan sanitasi di kawasan padat penduduk. Menurutnya, ini menjadi elemen penting dalam mewujudkan kota yang layak huni dan berdaya saing.
Fraksi Mulia juga berharap pemerintah kota melibatkan komunitas lokal dalam program-program seni, budaya, dan pariwisata agar tercipta sinergi pembangunan berbasis kearifan lokal. Dukungan dana dan fasilitas bagi pelaku UMKM dan pelaku seni budaya dinilai sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Makassar.
“RPJMD harus dirancang tidak hanya untuk lima tahun ke depan, tetapi juga sebagai pondasi bagi keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Semua program harus terukur, terarah, dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” pungkas Ray Suryadi.
